Wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu pusat industri agribisnis terbesar di Indonesia, namun perkembangan pesat ini sering kali dibarengi dengan meningkatnya Kasus Sengketa lahan antara perusahaan besar, masyarakat adat, dan pemilik lahan individu. Konflik agraria ini jika dibiarkan berlarut-larut tidak hanya merugikan secara finansial bagi kedua belah pihak, tetapi juga dapat menghambat iklim investasi daerah dan memicu ketegangan sosial yang luas. Di tahun 2026, para pakar hukum agraria mulai menyerukan pentingnya pendekatan mediasi dan kepastian legalitas sertifikat sebagai jalan keluar utama untuk mengakhiri perselisihan lahan perkebunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di beberapa kabupaten.

Menurut tinjauan hukum, pemicu utama dari Kasus Sengketa lahan ini sering kali berakar pada tumpang tindih izin Hak Guna Usaha (HGU) dengan klaim tanah ulayat atau tanah warisan masyarakat lokal yang tidak terdaftar secara resmi. Pakar hukum menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan ulang yang komprehensif menggunakan teknologi GPS dan pemetaan udara presisi guna menyinkronkan data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian terkait. Kepastian batas wilayah secara digital akan meminimalisir adanya celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan klaim sepihak yang memicu konflik baru di lapangan.

Solusi alternatif yang kini mulai banyak diterapkan untuk menyelesaikan Kasus Sengketa adalah melalui skema kemitraan atau reforma agraria yang berkeadilan. Pakar hukum menekankan bahwa kemenangan satu pihak melalui jalur pengadilan sering kali tidak menyelesaikan akar masalah di tingkat bawah. Melalui kesepakatan bagi hasil atau pemberian akses pengelolaan lahan secara legal kepada masyarakat di area penyangga perkebunan, hubungan antara perusahaan dan warga dapat berubah dari konflik menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Perusahaan mendapatkan keamanan operasional, sementara masyarakat mendapatkan kepastian ekonomi tanpa harus kehilangan hak atas tanah kelahiran mereka.

Selain itu, penguatan literasi hukum bagi masyarakat pedesaan mengenai tata cara pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menjadi sangat krusial guna mencegah munculnya Kasus Sengketa di masa depan. Banyak warga yang baru menyadari pentingnya sertifikat tanah saat sengketa sudah terjadi, padahal pencegahan jauh lebih murah daripada proses hukum yang melelahkan. Pakar hukum juga mendorong dibentuknya satuan tugas khusus di Sumatera Utara yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum untuk menangani sengketa secara cepat, transparan, dan tanpa intervensi pihak luar yang memperkeruh suasana demi kepentingan pribadi atau kelompok.